✔ Konsep Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Akademik Di Sekolah
Sesuai Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 menyatakan bahwa seluruh Sekolah/Madrasah harus menciptakan dan mempunyai pedoman yang mengatur banyak sekali aspek pengelolaan sekolah secara tertulis yang gampang dibaca oleh pihak-pihak yang terkait (peserta didik, guru/pegawai, orang tua, pemerintah dan masyarakat).
Pedoman sekolah berfungsi sebagai petunjuk/acuan pelaksanaan operasional kegiatan sekolah. Pedoman pengelolaan sekolah yang dimaksud mencakup minimal mencakup 9 hal yaitu:
1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
2. Kalender pendidikan akademik;
3. Struktur organisasi sekolah/madrasah;
4. Pembagian kiprah di antara guru;
5. Pembagian kiprah di antara tenaga kependidikan;
6. Peraturan akademik;
7. Tata tertib sekolah/madrasah;
8. Kode etik sekolah/madrasah;
9. Biaya operasional sekolah/madrasah.
Dari hasil monitoring pengawas di beberapa sekolah membuktikan masih banyak sekolah yang belum memiliki 9 pedoman pengelolaan sekolah secara lengkap khususnya yang berkaitan dengan peraturan akademik.
Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, mungkin alasannya ialah lupa, atau tidak membaca aturan bahkan belum mengetahui sama sekali. Maka penulis mencoba menyebarkan dengan keinginan sanggup dipakai sebagai refrensi untuk melengkapi aturan tersebut.
Bagi yang sudah lengkap disarankan untuk konsisten melaksanakan aturan akademik tersebut dan apabila belum menciptakan maka disarankan untuk membaca goresan pena ini lebih lanjut.
A. Konsep Peraturan Akademik
Peraturan akademik ialah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan planning kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran.
Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah melalui surat keputusan.
Adapun mekanisme kerja dalam mebuat peraturan akademik ialah sebagai berikut:
1. Kepala sekolah menugaskan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah untuk melaksanakan penyusunan draf peraturan akademik sekolah;
2. Kepala sekolah bertugas memberikan isyarat teknis wacana penyusunan peraturan akademik tersebut wacana :dasar penyusunan, tujuan, manfaat, hasil yang diharapkan, Strategi pelaksanaan dan unsur yang terlibat lengkap uraian kiprah untuk peraturan akademik;
3. Setelah kepala sekolah memperlihatkan isyarat dan pembagian kiprah maka TPK sekolah menyusun planning kegiatan berisi uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana, dan jadwal
pelaksanaan.
4. TPK sekolah melanjutkan pekerjaannya dngan mengidentifikasi komponen-komponen yang akan dimuat dalam peraturan akademik yang meliputi:
a. Persayaratan minimal kehadiran siswa,
b. Ketentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) per mata pelajaran;
c. Ketentuan pelaksanaan penilaian (ulangan dan ujian termasuk sistem pengolahan
d. hasil penilaian);
e. Ketentuan pelaksanaan remedial dan pengayaan;
f. Ketentuan kenaikan kelas;
g. Ketentuan kelulusan;
h. Ketentuan hak siswa dalam penggunaan kemudahan berguru (sarana dan prasarana
sekolah), dan
i. Ketentuan layanan konsultasi pada guru, wali kelas, dan konselor.
5. TPK sekolah merumuskan draf peraturan akademik untuk setiap komponen yang
telah diidentifikasi;
6. Kepala sekolah bersama TPK sekolah dan guru serta tenaga kependidikan melakukan
reviu dan revisi draf peraturan akademik.
7. TPK sekolah memfinalkan hasil revisi draf peraturan yang telah disepakati melalui rapat dewan guru.
8. Setelah finalisasi maka kepala sekolah menandatangani peraturan tersebut diikuti dengan menciptakan surat keputusan (SK) wacana peraturan akademik di sekolah bersangkutan.
9. Selanjutnya TPK sekolah memalsukan peraturan akademik sesuai kebutuhan dan
mendistribusikan kepada dewan guru, komite sekolah, dan pihak lain yang memerlukan.
10. Kepala sekolah secara periodik akan melaksanakan monitoring dan penilaian (monev) wacana pelaksanaan peraturan akademik di sekolah dan membuat catatan yang perlu untuk materi revisi tahun berikutnya.
Struktur Isi Peraturan Akademik di Sekolah
A. Bagian Awal Pembuka
A. Bagian Awal Pembuka
1. Sampul
Sampul sekurang-kurangnya memuat:
· Logo sekolah atau logo pemerintah kabupaten/kota dimana sekolah tersebut berada
· Nama “PERATURAN AKADEMIK”
· Satuan Pendidikan
· Masa berlakunya
· Kabupaten/Kota dan Provinsi daerah Sekolah tersebut berada
2. Kata Pengantar
Kata pengantar sekurang-kurangnya memuat:
· Ucapan syukur atas tersusunnya peraturan akademik yang ada
· Dasar aturan penyusunan peraturan akademik
· Proses penyusunan peraturan akademik yang ada
· Tujuan dan manfaat disusunnya peraturan akademik tersebut
· Ucapan terima kasih pada pihak yang telah berpartisipasi
· Harapan akan masukan terhadap peraturan akademik
· Tanda tangan Kepala Sekolah
3. Lembar Pengesahan
Lembar ratifikasi sekurang-kurangnya memuat:
· Pemberlakuan secara menyeluruh atau embeded
· Masa berlaku peraturan akademik tersebut
· Legalitas formal berupa tanda tangan kepala sekolah dan komite sekolah
4. Daftar Isi
Daftar isi memuat semua hal (item) yang ada dalam peraturan akademik yang disusun
dilengkapi dengan halaman.
B. Batang Tubuh /Isi
Sebaiknya dibentuk berisi beberapa potongan dan diturunkan ke beberapa pasal substansi minimal yang memuat:
Bab I. Persyaratan Minimal Kehadiran Siswa
Ketentuan ini memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Syarat persentase minimal kehadiran siswa (mempertimbangkan dikala siswa
tersebut tidak hadir alasannya ialah sakit atau izin) dari waktu pembelajaran efektif
sebagai materi pertimbangan dalam mengikuti ulangan selesai semester dan atau
ulangan kenaikan kelas;
2. Syarat minimal penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran.
Bab II. Ketentuan Pelaksanaan Ulangan dan Ujian
Ketentuan ini memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan ulangan harian yang meliputi:
a.Waktu dan teknis pelaksanaan.
b. Solusi bagi akseptor didik yang tidak mengikuti ulangan harian alasannya ialah alasan tertentu.
2. Pelaksanaan ulangan tengah semester yang meliputi:
a a.Waktu dan teknis pelaksanaan;
b.Solusi bagi akseptor didik yang tidak mengikuti ulangan tengah semester karena alasan tertentu.
3. Pelaksanaan ulangan selesai semester yang meliputi:
a. Waktu dan teknis pelaksanaan;
b. Persyaratan mengikuti ulangan selesai semester;
c. Solusi bagi akseptor didik yang tidak mengikuti ulangan akhir semester karena alasan tertentu.
4. Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional yang meliputi:
a. Waktu dan teknis pelaksanaan;
b b. Persyaratan mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional;
c c. Solusi bagi akseptor didik yang tidak mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional alasannya ialah alasan tertentu.
Bab III. Ketentuan Pelaksanaan Remedial dan Pengayaan
Ketentuan ini memuat hal-hal sebagai berikut:
a 1. Ketentuan pelaksanaan remedial dan pengayaan
b 2. Waktu dan teknis pelaksanaan remedial dan pengayaan
3. Nilai remidial dan penganyaan
Bab IV. Ketentuan Kenaikan Kelas contohnya untuk SMA
1. Hasil berguru yang dijadikan acuan;
b 2. Ketentuan kenaikan kelas dari kelas X ke kelas XI dan penjurusan;
c 3. Ketentuan kenaikan kelas dari kelas XI ke kelas XII;
d 4. Penjelasan wacana aspek pengetahuan (kognitif), praktik (psikomotorik), dan sikap
(afektif) dalam ketentuan yang disusun.
Bab V. Ketentuan Kelulusan
1. Hasil ujian yang dijadikan acuan;
2. Indikator wacana kriteria penilaian sikap
Bab VI. Ketentuan Hak Siswa dalam Penggunaan Fasilitas Belajar (Sarana dan Prasarana
Sekolah)
Ketentuan-ketentuan mengenai hak siswa dalam menggunakan:
1. Ruang belajar
2. Laboratorium (Fisika, biologi, kimia, bahasa, komputer, IPS, dll.)
3. Perpustakaan
4. Buku perpustakaan dan buku referensi
5. Media lainnya ibarat tape recorder, tv, dll.
6. Sarana dan prasarana lainnya
Bab VII. Ketentuan Layanan Konsultasi pada Guru, Wali Kelas dan Guru BK/Konselor
Ketentuan ini memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Waktu konsultasi pada guru, wali kelas dan guru BK/konselor
2. Teknis konsultasi pada guru, wali kelas dan guru BK/konselor
C. Lampiran (jika ada)
Melampirkan dokumen lainnya bila dibutuhkan untuk mendukung peraturan akademik
yang dibentuk contohnya daftar guru mata pelajaran per jenjang kelas, daftar wali kelas,
daftar konselor, dll
Contoh Peraturan Akademik sanggup clik DI SINI
Demikianlah konsep, mekanisme dan contoh peraturan akademik disekolah. Tentu saja masing-masing sekolah berbeda karakteristiknya maka perlu dilakukan penambahan, pengurangan dan pembiasaan dengan uraian di atas.
Haharapan ke depan semua sekolah sudah mempunyai peraturan akademik yang menjadi pedoman untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran disekolah dan menjadi dokumen penting yang sanggup dipakai dalam pengakuan sekolah. Semoga.
Bahan bacaan:
Permendikbud Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah.
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses
Belum ada Komentar untuk "✔ Konsep Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Akademik Di Sekolah"
Posting Komentar