✔ Masukan Pgri Untuk Menteri Nadiem

Sesuai yang disampaikan Menteri Nadiem di aktivitas lepas sambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dua pekan lalu. Bahwa 100 hari pertamanya dipakai untuk mendengar, mendapatkan masukan, dan mencar ilmu dari para pakar, dan semua elemen pendidikan, maka hari Senin, 4 November 2019 diadakan pertemuan bertajuk Forum Silaturahim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertemuan berlangsung di ruang sidang Graha I, Gedung A Lantai 2 Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Sesi pertemuan ini mengambil topik memajukan profesi guru dan dimoderatori Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano. 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diundang bersama 22 organisasi lain dan beberapa perwakilan komunitas pendidikan. PGRI mendapatkan kesempatan pertama memberikan beberapa buah pikir sebagai bentuk urun rembuk yang gotong royong semenjak usang selalu diberikan PGRI sebagai kawan strategis pemerintah di bidang pendidikan. Menurut Prof.Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., Ketua Umum PB PGRI, sebagai kawan strategis pemerintah, PGRI telah menyiapkan masukan baik secara konseptual maupun mudah menurut keadaan di lapangan untuk diberkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. "Siapa pun menterinya, PGRI dengan anggota hampir mencapai 3 juta guru selalu menawarkan masukan banyak sekali permasalahan di lapangan dan urun rembuk solusinya", ujar Unifah Rosyidi.

Dalam pandangannya, PGRI memberikan bahwa poin penting untuk memajukan pendidikan yaitu guru. Guru menjadi kata kunci suksesnya suatu upaya peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Prof.Supardi, Ketua PB PGRI, kunci Sumber Daya Manusia unggul itu terletak pada kualitas guru. Untuk mendapatkan guru berkualitas, harus ada kebijakan revolusioner untuk tetapkan status guru homogen (semua sebagai guru tetap), sehingga mendapatkan punya kesempatan yg sama utk mengikuti diklat, kesejahteraan/penghasilan, dan perlindungan.

BACA JUGA : Materi Silaturahim Mendikbud RI Dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

Hendaknya dibentuk kebijakan bahwa profesi guru sebagai profesi yang menarik dan menjanjikan, baik aspek kesejahteraan maupun keistimewaan lainnya, dan dihentikan dicemburui oleh pegawai/profesi lainnya. Tujuannya biar belum dewasa bangsa berkualitas super berminat/tertarik menjadi guru.

Selain itu, perlu didorong perubahan regulasi, biar pembagian kewenangan sentra kawasan didasarkan fungsi layanan SNP. Layanan Standar Pendidik & Taman Kanak-kanak kewenangan pusat, untuk Standar Pembiayaan, Sarpras, dan Standar Pengelolaan, kewenangam daerah, serta 4 SNP Lainnya (standar kurikulum dll) menjadi kewenangan satuan pendidikan. Pemerintah sentra cukup menciptakan standar kurikulum inti.

BACA JUGA : Mendikbud Nadiem Mendengar

Di masa mendatang hendaknya pemerintah mempunyai kebijakan, bahwa semua urusan pendidikan yang selama ini ada di kementerian lain, disatukan dengan Kemendikbud, biar 20% APBN/D pendidikan menjadi efektif, dan pendidikan ada dalam satu sistem, ujar Prof.Supardi menutup pembicaraan.

Menurut Ketua Umum PB PGRI, secara lengkap, poin-poin gagasan yang disampaikan oleh PGRI yaitu sebagai berikut:

• 1. Tingkatkan terus kesejahteraan guru, melalui pencairan dana sertifikasi sempurna waktu dan menempel pada honor sehingga bisa cair tiap bulan
• 2. PPG dilaksanakan bagi calon guru atau para sarjana pendidikan yang akan menjadi guru, bagi guru-guru yang sudah mengajar buka kembali aktivitas PLPG dan didanai pemerintah.
• 3. Kualitas guru perlu ditingkatkan melalui diklat/workshop yang memuliakan guru dengan konsep diklat/workshop living education, Inspiratif, dan motivatif.
• 4. Mempermudah manajemen guru, kenaikan pangkat guru, memperpendek birokrasi pendidikan, dan mendorong guru untuk lebih menyebarkan Pembelajaran yang Demokratis, Beragam, Kolaboratif n Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan (PADEBERKINEM) melalui banyak sekali aplikasi pembelajaran
• 5. Pemetaan kualifikasi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pemetaan kualitas sekolah berbasis kinerja.
• 6. Tunjangan kepala sekolah dan pengawas harus segera direalisasikan.
• 7. Penilaian Kurikulum 2013 harus direvisi alasannya yaitu masih bertentangan dengan hakikat kurikulum 2013 dan menyulitkan guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran serta masyarakat kesulitan membaca hasil penilaian kurikulum 2013.
• 8. Terjadi kembali kamar-kamar pengembangan mutu yang sifatnya sektoral (pendidikan dasar tanggungjawab kab/kota, pendidikan menengah tanggungjwab provinsi, dikti tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga harus ada kebijakan yang diskresi untuk mengatasi ini melalui percepatan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Dari mulai tata kelola guru, kurikulum, sarana prasarana, pengembangan karier, dan harlindung.
• 9. Pemerintah segera mengabulkan 11 komplemen kemaslahatan dan penghasilan bagi guru berdasar UUGD.Solusi bagi guru honorer dengan menawarkan tunjangan minimal UMR atau setara dengan golongan III a.
• 10. Pemerintah segera menerbitkan Keppres terkait PGRI sebagai organisasi profesi.
• 11. Pemerintah bersinergi dengan PGRI sebagai Organisasi Profesi dalam peningkatan mutu guru Pengelolaan dana BOS lebih mementingkan subtansi dari pengelolaan yang memudahkan sekolah, bermakna bagi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan, terutama di SD tidak ada tenaga manajemen yang khusus mengelola keuangan sekolah.

Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim, merespon konkret masukan PGRI. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua yang hadir sanggup memberikan secara mulut poin-poin gagasan kepada Mendikbud. Namun ada beberapa poin penting yang disampaikan Mendikbud Nadiem bahwa tugasnya sebagai menteri bukan sebagai tukang pembuat aplikasi.

Menteri berpesan kepada semua biar memikirkan apa yang harus dibentuk di ruang kelas dan di rumah sehingga berdampak konkret pada akseptor didik. Kaprikornus perlu ada kerja sama antara sekolah dan orangtua.

Mendikbud menekankan pentingnya forum pendidikan menawarkan perhatian biar belum dewasa sanggup berkembang nilai-nilai kemanusiaannya menyerupai tanggung jawab, saling percaya, jujur, dan mau berkolaborasi. Dalam konteks perkembangan teknologi, sekolah-sekolah perlu menjamin, biar belum dewasa bisa bertanggung jawab dalam memakai teknologi. 

Yang terpenting yaitu bagaimana teknologi sanggup membantu belum dewasa semakin mengasihi dan menyenangi belajar. Masalah semangat/minat mencar ilmu ini yang menjadi keprihatinan guru dan orang tua. Di tengah dunia yang semakin kompleks ini, dibutuhkan guru-guru menjadi pembelajar dan inovator.

Jakarta, 4 November 2019

Dituliskan oleh:
Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd.

Kontributor:

·         Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.

·         Prof.Dr. Supardi US

·         Drs. Huzaifah Dadang, M.Si.

·         Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

·         Dudung Abdul Kodir, M.Pd.

·         Dr. Jejen Musfah, M.A.

Bagikan Artikel ini