✔ Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi Dan Survei Karakter

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional (UN). UN pada tahun 2021 akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan menurut mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum menyerupai yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melaksanakan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.

"Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik goresan pena tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis memakai angka. Dua hal ini yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dimulai tahun 2021. Kaprikornus bukan menurut mata pelajaran dan penguasaan materi. Ini kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang diharapkan murid-murid untuk bisa belajar," tutur Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sementara terkait survei karakter, lanjut Mendikbud, dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Menurutnya, selama ini secara nasional data pendidikan yang dimiliki berupa data kognitif. "Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila benar-benar dirasakan oleh siswa di Indonesia. Kita akan mengadakan survei, contohnya bagaimana implementasi gotong royong, apakah kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan. apakah masih ada bullying? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolah dan buat kami di Kemendikbud," kata Mendikbud.

Survei huruf tersebut akan dijadikan tolok ukur untuk bisa menawarkan umpan balik atau feedback ke sekolah-sekolah biar sanggup membuat lingkungan sekolah yang membuat siswa lebih senang dan lebih besar lengan berkuasa dalam memahami dan menerapkan asas pancasila.

Waktu pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan dilakukan di tengah jenjang pendidikan, bukan di selesai jenjang menyerupai pada pelaksanaan ujian nasional. Mendikbud mengutarakan setidaknya ada dua alasan mengapa pelaksanaannya dilakukan di tengah jenjang.

"Pertama, jikalau dilakukan di tengah jenjang akan bisa menawarkan waktu untuk sekolah dan guru dalam melaksanakan perbaikan sebelum anak lulus di jenjang itu. Kedua, alasannya dilaksanakan di tengah jenjang, jadi tidak bisa dipakai sebagai alat seleksi siswa, sehingga tidak menjadikan stres pada bawah umur dan orang bau tanah akhir ujian yang sifatnya formatif," ujarnya.

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan diselenggarakan Kemendikbud bekerja sama dengan organisasi pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri menyerupai OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Langkah tersebut diambil biar asesmen mempunyai kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. "Kita bergotong royong untuk membuat kompetensi lebih baik bagi bawah umur kita," tutur Mendikbud.

Perubahan kebijakan ujian nasional yang akan diganti dengan asesmen tersebut dilakukan menurut hasil survei dan diskusi dengan aneka macam pemangku kepentingan di bidang pendidikan, antara lain guru, siswa, dan orang tua. Menurut Mendikbud, selama ini materi ujian nasional terlalu padat sehingga fokus siswa cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar. Hal ini menjadikan beban stres pada siswa, guru, maupun orang tua, alasannya ujian nasional justru menjadi indikator keberhasilan berguru siswa sebagai individu.

"Padahal tujuan UN ialah untuk melaksanakan asesmen terhadap sistem pendidikan secara nasional. Kaprikornus UN selama ini hanya menilai satu aspek, yaitu kognitif saja, bahkan tidak semua aspek kognitif dites. UN lebih ke penguasaan materi, belum menyentuh huruf siswa lebih holistik," ujar Mendikbud. Ia menambahkan, secara nasional, pendidikan memang membutuhkan tolok ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur itulah yang akan diubah melalui pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. (Desliana Maulipaksi)

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id

Bagikan Artikel ini