✔ 17 Instansi Jadi Pilot Project Evaluasi Kinerja Pns

Sebanyak 17 instansi pemerintah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai lokus pilot project untuk percepatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 30/2019 perihal Penilaian Kinerja PNS. Pilot project tersebut terdiri dari 10 instansi tempat dan 7 instansi pusat.

“Kita ingin mempercepat pelaksanaan administrasi kinerja, walaupun sesuai mandat bahwa penerapan dijalankan paling lambat dua tahun sesudah PP keluar. Namun akan lebih baik jikalau ini bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja dalam acara Kickoff Meeting Pilot Project Manajemen Kinerja PNS, di Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (03/12).

Sepuluh lokus yang berasal dari pemerintah tempat antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, D.I Yogyakarta, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sumedang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banyuwangi. Sementara tujuh pemerintah sentra yaitu Kementerian PANRB, Kementerian PUPR, BKN, LAN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menyampaikan seorang yang menjalankan roda birokrasi, diwajibkan mempunyai kinerja yang jelas. Saat ini masih terdapat ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi, lantaran masyarakat melihat para aparatur seringkali melaksanakan hal yang dianggap rutin dan tidak terang kinerjanya.

“Kalau hari ini kita bicara perihal administrasi kinerja, semoga melalui acara Kickoff Pilot Project Manajemen Kinerja, kehadiran pemerintah dan birokrasi betul-betul sanggup terlihat oleh masyarakat,” ujarnya.

Diharapkan apa yang telah dirancang selama ini sanggup menjadi panduan biar setiap ASN sanggup bekerja sesuai dengan apa yang telah diatur, baik dalam perilaku, kinerja, kemampuan leadership, serta sikap dalam melayani publik. Hadirnya PP Penilaian Kinerja PNS juga diperlukan sanggup melahirkan birokrasi serta ASN yang sanggup memberi manfaat bagi masyarakat yang berujung pada pelayanan publik.

“Kami KASN mengawasi dan menjamin penerapan sistem merit dari siklus yang ada. Manajemen kinerja menjadi salah satu poin yang akan kita nilai dari kementerian/lembaga dan pemda, lantaran itu dengan adanya proyek ini, masing-masing akan diperkuat sistemnya,” pungkasnya.

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Bagikan Artikel ini