✔ Tujuan Dan Prinsip Penyusunan Rks / M

Tujuan dan Prinsip Penyusunan RKS / M

Pentingnya RKS/M

• Pedoman kerja ( kerangka contoh ) dalam berbagi sekolah / madrasah;
• Dasar untuk melaksanakan monitoring dan penilaian pelaksanakan pengembangan sekolah/madrasah;
• Bahan contoh untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang dibutuhkan untuk pengembangan sekolah/madrasah

Tujuan Umum RKS/M

Sekolah / Madrasah mengetahui secara rinci tindakan - tindakan yang harus dilakukan supaya tujuan,kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah / madrasah sanggup dicapai

Tujuan Khusus penyusunan RKS/M

1.Menjamin supaya tujuan dan sasaran sekolah/madrasah sanggup dicapai;

2.Mendukung koordinasi antara pelaku sekolah/madrasah;

3.Menjamin tercptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik intra pelaku di sekolah / madrasah, antar sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan antar waktu;

4.Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan

5.Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah/madrasah dan masyarakat;

6.Menjamin penggunaan sumberdaya sekolah/madrasah yang ekonomis,efisien,efektif, berkeadilan,berkelanjutan, serta memperhatikan kesetaraan gender.

Prinsip-prinsip Penyusunan RKS/M

1.Terpadu, meliputi keseluruhan jadwal ( meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan yang memprioritaskan pemenuhan Indikator SPM dan Akreditasi ) 8 Standar Nasional antara lain Standar Isi, Proses, SKL, Sarpras, Penilaian, Pendidik dan Pendidikan, Pembiayaan.

2.Multi-Tahun, Mencakup periode 4 tahun.

3.Multi-sumber, mengidentifikasi banyak sekali sumber dana

4.Berbasis kinerja

5.Partisipasi, melibatkan banyak sekali unsur.

6.Sensitif terhadap warta jender ( termasuk didalamnya Anak Berkebutuhan khusus / ABK )

7.Responsif terhadap keadaan bencana

8.Dimonitor dan dievaluasi secara bersiklus oleh sekolah dan stakeholder lainya.

Hirarki ( urutan ) perencanaan pemerintah daerah, SKPD dan satuan pendidikan

PEMKAB = RPJM --> RKPD -->RAPBD-->APBD

SKPD = RENSTRA -->RENJA -- > RKA-->DPA

SATUAN PENDIDIKAN = RKS 4th --> RKTS --> RKAS --> RKAS

Hirarki di atas menerangkan bahwa setiap sekolah/madrasar WAJIB menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana kewajiban pemerintah daerah, dan SKPD. Artinya penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ( APBD/DPA/RKAS ). Hal ini dikuatkan dengan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap satuan pendidikan menyusun dokumen RKS ( 4 tahun ) yang dijabarkan RKTS ( tahunan ).

Permendikbud 80/2015

Dana BOS diterima oleh satuan pendidikan secara utuh, dan dikelola secara berdikari oleh satuan pendidikan dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut :

1.Satuan pendidikan mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;

2.Satuan pendidikan melaksanakan penilaian diri sekolah secara rutin;

3. Satuan pendidikan harus mempunyai Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;

4.Satuan pendidikan harus menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( RKAS ), dimana dana BOS merupakan bab integral dari RKAS tersebut;

5.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil penilaian diri sekolah;

6.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik sesudah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten / Kota ( untuk satuan pendidikan negeri ) atau yayasan ( untuk satuan pendidikan swasta )

Dasar Hukum Penyusunan RKS

• UU 20/2003 perihal Sisdiknas
• PP 19/2005 juncto PP 32/2013 perihal Standar Nasional Pendikan
• Permendiknas 19/2007 perihal Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan
• PP 48 / 2008 perihal Pendanaan Pendidikan
• PP 17 / 2008 juncto PP 66/2010 perihal Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
• Permendagrai 62 / 2011 perihal Revisi ke - 2 Pengelolaan Keuangan di Daerah khusus pasal yang berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
• Permendikbud 80/2015 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

 Download Contoh RKS/M -->Download ada disini

Bagikan Artikel ini