✔ Mengajukan Proteksi Keluarga Pns, Berikut Syaratnya Dan Pola Formulirnya
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 perihal Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan pada Pasal 7, bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh honor yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa intinya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus sanggup hidup layak dari gajinya, sehingga beliau sanggup memusatkan perhatian untuk melakukan kiprah yang dipercayakan kepadanya.
Beberapa komponen yang menempel pada Gaji PNS di antaranya yakni tunjangan istri/suami dan tunjangan anak. Berikut ini yakni sedikit klarifikasi mengenai tata cara dan ketentuan pembayaran tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
A. Tunjangan Istri/Suami
Tunjangan istri/suami yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang beristri/suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan istri/suami adalah:
- diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai negeri yang sah;
- besarnya tunjangan istri/suami yakni 10 % dari honor pokok;
- tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya sehabis terjadi perceraian atau meninggal dunia;
- untuk memperoleh tunjangan isteri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
Syarat Pengajuan:
- Fotocopy Akta/Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- Mengisi Formulir Pembayaran Tunjangan keluarga (unduh contoh)
Syarat Pencabutan:
Tunjangan istri/suami akan dicabut, jikalau terjadi perceraian atau meninggal dunia. Pegawai yang bercerai atau meninggal dunia, istri/suaminya harus menyerahkan FC Akta/Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.
B. Tunjangan Anak
Tunjangan anak yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang memiliki anak (anak kandung, anak tiri, dan anak angkat) dengan ketentuan :
- belum melampaui batas usia 21 tahun;
- tidak atau belum pernah menikah;
- tidak memiliki penghasilan sendiri; dan
- nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.
Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan anak yakni :
- diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;
- besarnya tunjangan anak yakni 2% per anak dari honor pokok;
- tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya, sehabis tidak memenuhi ketentuan donasi tunjangan anak atau meninggal dunia;
- Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut, telah tidak memenuhi ketentuan donasi tunjangan anak atau meninggal dunia;
- batas usia anak ibarat tersebut di atas, sanggup diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- dapat menerangkan surat pernyataaan dari kepala sekolah/kursus/ perguruan tinggi tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;
- masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut minimlah satu tahun;
- tidak mendapatkan beasiswa.
Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan:
- Surat Keterangan Kelahiran Anak/Akta Kelahiran dari pejabat yang berwenang pada Kantor Catatan Sipil/lurah/camat setempat;
- Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai;
- Surat Keterangan dari lurah/camat bahwa bawah umur tersebut yakni perlu tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/istrinya meninggal dunia
- Surat Keputusan Pengadilan Negeri perihal pengangkatan anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat, maka pembayaran tunjangan anak untuk anak angkat maksimal 1 anak)
- Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dibayarkan mulai bulan diterimanya surat kelahiran oleh satuan kerja/pejabat manajemen belanja pegawai (pembayaran tunjangan anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut) dengan syarat :
- ayah yang sesungguhnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pamong praja (serendah-rendahnya camat),
- ayah yang sesungguhnya dari anak tersebut bukan pegawai negeri dan tunjangan anak untuk bawah umur itu, diberikan kepada ayahnya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor daerah ayahnya bekerja.
- anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pengadilan negeri bahwa anak tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada ibu dari anak tersebut dan disahkan oleh pamong praja (serendah-rendahnya camat).
Baca Juga:
Sumber:
Belum ada Komentar untuk "✔ Mengajukan Proteksi Keluarga Pns, Berikut Syaratnya Dan Pola Formulirnya"
Posting Komentar