Juknis Bos Semua Jenjang Tahun 2020

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler semua jenjang tahun 2020_ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Jenjang SD, SMP, SMA, Sekolah Menengah kejuruan tahun 2020 tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 belum usang ini dirilis. Petunjuk teknis ini merupakan hukum yang dinantikan oleh banyak sekolah didalam mengelolah dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa hal yang menjadi point penting dan sanggup kami informasikan terkait Juknis BOS yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 yakni sebagai berikut:
Definisi BOS Reguler
Definisi BOS Reguler dijelaskan dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 wacana Juknis BOS Reguler tahun 2020. Pada pasal ini dinyatakan bahwa BOS reguler merupakan kegiatan pemerintah sentra untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Tujuan Dana BOS
Dana BOS yang diberikan kepada sekolah mempunyai beberapa tujuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 wacana Juknis BOS Reguler tahun 2020  bahwa tujuan dari dana BOS yakni

• Membantu biaya operasional Sekolah
• Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan menurut prinsip. Hal tersebut di sebutkan dalam pasal 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Adapun prinsip penggunaan dana BOS Reguler yakni sebagai berikut

1. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah
2. Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan sanggup menunjukkan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah
3. Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas berguru siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
4. Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler sanggup dipertanggungjawabkan secara keseluruhan menurut pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan
5. Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Kriteria Sekolah Penerima Dana BOS Reguler

Terdapat bebrapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk sanggup mendapatkan dana BOS Reguler. Kriteria tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dana BOS Reguler diberikan kepada sekolah dengan persyaratan sebagai berikut:

• Mengisi dan melaksanakan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah hingga dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun
• Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik
• Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik
• Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir
• Bukan satuan pendidikan kerja sama

Terkait dengan persyaratan sekolah yang mengharuskan mempunyai jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir, persyaratan ini tidak berlaku bagi jenis sekolah yang tersebut dalam pasal 4 ayat 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Adapun jenis sekolah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 adalah:

• Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
• Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau tempat khusus sesuai
• ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak sanggup digabungkan dengan Sekolah lain

Selanjutnya, penetapan Sekolah akseptor dana BOS Reguler didasarkan pada data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Hal ini disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus merupakan batas simpulan pengambilan data oleh Kementerian yang dipakai untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:

• Penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan
• Penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

Alokasi Dana BOS

Terkait dengan alokasi dana BOS Reguler tahun 2020 ini, Pemerintah telah memutuskan besaran alokasi dana BOS Reguler 2020. Adapun besaran alokasi dana BOS reguler disebutkan dalam pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Pada pasal 6 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah akseptor dihitung menurut besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 2 pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa  Satuan biaya yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

• Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
• Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama setiap 1 (satu) tahun;
• Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik Sekolah Menengan Atas setiap 1 (satu) tahun;
• Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik Sekolah Menengah kejuruan setiap 1 (satu) tahun; dan
• Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang mempunyai jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya. Sedangkan penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Menengah Pertama terbuka dan Sekolah Menengan Atas terbuka didasarkan pada jumlah peserta didik yang mempunyai NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk. hal ini disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Komponen Penggunaan Dana

Ada beberapa komponen penggunaan dana BOS yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini. Dana BOS Reguler yang diterima sekolah seyogyanya dipakai sesuai dengan komponen yang disebutkan dalam permendikbud tersebut. Pada pasal 9 ayat 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dana BOS Reguler yang diterima sekolah dipakai untuk membiayai: 

1. Penerimaan Peserta Didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
5. Administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
9. Penyediaan alat multi media pembelajaran
10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan forum sertifikasi profesi pihak pertama
11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa aneh lainnya bagi kelas simpulan Sekolah Menengah kejuruan atau SMALB
12. Pembayaran honor. Pembayaran gaji sebagaimana pada point ini hanya sanggup dipakai paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.

Selain itu, dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini juga disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh tim BOS sekolah dalam memakai dana BOS Reguler. Berdasarkan pasal 12 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 menyatakan bahwa Tim BOS Sekolah dihentikan memakai dana BOS Reguler untuk:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan
2. Dipinjamkan kepada pihak lain
3. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik gres dalam jaringan
5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah
6. Membiayai kegiatan dengan prosedur iuran
7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan langsung (bukan inventaris Sekolah)
8. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat
9. Membangun gedung atau ruangan baru
10. Membeli saham
11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait kegiatan BOS Reguler atau perpajakan kegiatan BOS Reguler yang diselenggarakan forum di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian
12. Membiayai kegiatan yang telah didanai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya
13. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan langsung atau kelompok tertentu
14. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan

KETENTUAN PERALIHAN 

Ketentuan peralihan ini diatur dalam pasal 19 dan 20 Permendikbud Nomor 8 tahun 2020. Dalam hal Sekolah belum melaksanakan pemutakhiran data pada Dapodik hingga dengan tanggal 31 Oktober 2019 maka pemutakhiran data dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2020. Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Pemda provinsi maka sisa dana BOS Reguler tetap disalurkan oleh Pemerintah Derah provinsi dan dipakai oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Sekolah maka sisa dana BOS Reguler tetap dipakai oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.

Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah
Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

• Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah
• Perencanaan mengacu pada hasil penilaian diri sekolah
• Sekolah mempunyai kewenangan untuk memilih penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler
• Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun
• Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk isu kegiatan rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan kegiatan peningkatan kualitas berguru Peserta Didik di Sekolah
• Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah

Tugas dan Tanggungjawab Tim BOS Sekolah
kiprah dan tanggung jawab tim BOS Sekolah yakni sebagai berikut:

1. Mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah
2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik
3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler
4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian
5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler
6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan memberikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
10. Bersedia diaudit oleh forum yang mempunyai kewenangan melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Penggunaan Dana BOS Reguler

penggunaan dana BOS Reguler dilakukan dengan rincian sebagai berikut

Pembiayaan penerimaan peserta didik baru

1. Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik gres dalam jaringan
2. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah
3. Penentuan peminatan bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda dan tes talenta skolastik atau tes potensi akademik bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama
5. Kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik gres yang relevan

Pembiayaan pengembangan perpustakaan

• Penyediaan buku teks utama dengan ketentuan:

• Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan
• Memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran
• Memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan
• Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian
• Buku yang dibeli oleh Sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di Sekolah

• Penyediaan buku teks pendamping dengan ketentuan:

• Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;dan
• Buku yang dibeli Sekolah yakni buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;

• Penyediaan buku non teks dengan ketentuan:

• Sekolah sanggup membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan aksara dan pengembangan literasi Sekolah
• Buku yang dibeli Sekolah yakni buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah; dan/atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan

Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler  

Kegiatan pembelajaran meliputi:

1. Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran
2. Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian
3. Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dan pengembangan buku elektronik
4. Pembelian atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran digital
5. Pembelian perangkat lunak atau peranti lunak orisinil dan/atau pengembangan aplikasi yang dipakai dalam proses pembelajaran
6. Pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan kecerdikan pekerti, dan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah
7. Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran

Kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:

• Mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah, termasuk pembiayaan lomba di Sekolah
• Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri
• Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler

Pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi 

• Pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan simpulan semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian sekolah berbasis komputer dan/atau ujian lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian
• Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di Sekolah

Pembiayaan manajemen kegiatan Sekolah

Pembiayaan manajemen kegiatan Sekolah dipakai untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin Sekolah, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan meliputi:

• pembelian alat dan/atau materi habis pakai yang diharapkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, akreditasi, administrasi, layanan umum, tata perjuangan dan perkantoran
• pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan Sekolah mencakup tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya
• pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS Sekolah, tidak termasuk komponen gaji
• biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos
• biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan dana BOS Reguler kepada dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
• penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi;
• pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain sch.id;
• pembiayaan kegiatan pengembangan Sekolah mencakup kegiatan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata, atau kegiatan pengembangan lainnya;
• pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan Sekolah;
• pembiayaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian antara lain perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik;
• pembiayaan bagi Sekolah yang berada di tempat terpencil dan belum ada jaringan listrik, antara lain untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan;
• pembiayaan bagi Sekolah yang berada di tempat yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dana BOS Reguler sanggup dipakai untuk membiayai penanggulangan dampak darurat tragedi selama masa tanggap darurat;
• penyediaan konsumsi; dan/atau
• pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional manajemen kegiatan Sekolah;

Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi:

1. Pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
2. Pembiayaan dalam rangka pengembangan penemuan terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

Pembiayaan langganan daya dan/atau jasa

pembiayaan langganan daya dan/atau jasa dipakai untuk pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasayang mendukung operasional Sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin,atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.

Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolahdigunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana Sekolah meliputi:

• Perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan Sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponenterpasang bangunan seperti:

• Penutup atap
• Penutup plafond
• Kelistrikan
• Pintu, jendela dan aksesoris lainnya
• Pengecatan
• Penutup lantai

• Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau dingklik Peserta Didik atau guru bila meja dan atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/ataujumlahnya kurang mencukupi kebutuhan
• Perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya
• Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air higienis
• Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan
• Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum
• Pemeliharaan taman dan akomodasi Sekolah lainnya
• Penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus
• Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah.

Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
Biaya penyediaan alat multi media pembelajaran merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multi media pembelajaran mengacu pada hasil analisa kebutuhan meliputi:

• Komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk dipakai dalam proses pembelajaran
• Printer atau printer plus scanner
• Laptop
• Liquid Crystal Display (LCD) proyektor
• Alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Pembiayaan untuk pembayaran gaji

Pembiayaan untuk pembayaran gaji dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pembayaran gaji hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
• Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
• Belum mempunyai akta pendidik 

• Dalam hal terdapat sisa dana dalam pembayaran gaji terhadap guru sebagaimana pada point diatas, maka gaji sanggup diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan aparatur sipil negara di Sekolah

Demikianlah informasi terkait dengan  Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler semua jenjang tahun 2020, buat anda yang berminat untuk membaca detail juknis BOS 2020, silahkan anda unduh pada tautan berikut ini (unduh)

Bagikan Artikel ini