✔ Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Ihwal Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas ialah pakaian seragam yang digunakan untuk menawarkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kiprah kedinasan.

2. Pemda ialah kepala tempat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN ialah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK ialah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat menurut perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melakukan kiprah pemerintahan.

6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH ialah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melakukan kiprah sehari-hari termasuk digunakan pada dikala Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL ialah Pakaian Dinas bagi PNS yang digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, program tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, peresmian jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL ialah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan kiprah operasional di lapangan.

9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU ialah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang digunakan dalam melakukan upacara.

Pasal 2

(1) ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda wajib menggunakan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja menurut Peraturan Menteri ini.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi: a. PDH;

b. PSL; dan

c. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemda provinsi meliputi:

a. PDH;

b. PDL pada perangkat tempat tertentu;

c. PSL; dan

d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

(3) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemda kabupaten/kota meliputi:

a. PDH;

b. PDL pada perangkat tempat tertentu;

c. PSL;

d. PDH Camat dan Lurah;

e. PDL Camat dan Lurah;

f. PDU Camat dan Lurah; dan

g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) karakter a, ayat (2) karakter a, ayat (3) karakter a dan karakter d, terdiri atas:

a. PDH warna khaki;

b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan

c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

(2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter a dan karakter b, sesuai dengan jenis dan model serta materi kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penggunaan materi hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 karakter a terdiri atas:

a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karakter b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

(1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karakter c digunakan oleh PNS Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat.

(2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karakter c digunakan PNS Kementerian Dalam Negeri dan Pemda pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

(3) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karakter c digunakan PNS Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat.

(4) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sanggup menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.

(5) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Pemda yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 12

(1) Pakaian Dinas lainnya bagi PNS di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas Upacara Besar; dan

b. Pakaian Dinas Lapangan.

                         

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

(1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan

b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

(3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karakter a digunakan PPPK pada hari Senin hingga dengan Rabu.

(4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karakter b digunakan PPPK Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat.

(5) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karakter b digunakan PPPK Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat.

(6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Pemda pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

Selengkapnya download Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disini 

Bagikan Artikel ini